10 Makanan Ini Sebaiknya Dihindari Setelah Berolahraga

Apa yang Anda makan tepat setelah selesai berolahraga lebih penting daripada apa yang Anda makan di sisa hari. Kesalahan memilih makanan setelah berolahraga dapat menyebabkan tubuh kesulitan memulihkan energi yang hilang.

Makanan terbaik pasca olahraga adalah yang menggabungkan air, karbohidrat kompleks dan sejumlah protein. Tubuh menggunakan glukosa (gula) untuk bahan bakar selama berolahraga, sehingga ketika selesai olahraga, Anda membutuhkan makanan yang dapat meningkatkan gula darah.

Tetapi perhatikan baik-baik, bahwa peningkatan gula darah tersebut haruslah bertahap dan tidak melonjak secara tiba-tiba.

Seperti dilansir ivillage, Jumat (21/12/2012), untuk mengetahui makanan apa saja yang sebaiknya dihindari setelah berolahraga, perhatikan ke-10 daftar makanan berikut ini:

1. Daging olahan
Daging olahan mengandung lemak jenuh tingkat tinggi yang dapat memperlambat pencernaan. Padahal tubuh membutuhkan protein yang mudah dicerna agar mendapatkan asupan energi dengan cepat. Pilihlah makanan yang mengandung protein sehat seperti daging dan dada ayam tanpa kulit.

2. Sayuran mentah
Meskipun sayuran mentah mengandung nutrisi tinggi, tetapi nutrisi sayuran saja tidak cukup untuk mengembalikan kekuatan tubuh setelah berolahraga. Setelah melakukan aktivitas fisik yang berat, tubuh memerlukan nutrisi yang lebih besar dari nutrisi sayuran mentah untuk membantu menyembuhkan otot, menjaga metabolisme dan tingkat energi.

3. Soda dan minuman rasa buah
Konsumsi soda dan minuman rasa buah memang harus dihindari setiap saat, terutama setelah berolahraga karena kandungan gulanya yang tinggi. Tubuh membutuhkan pemulihan yang stabil dan bertahap setelah latihan, tetapi konsumsi gula menyebabkan efek yang berlawanan.

Untuk mengobati rasa haus setelah berolahraga karena tubuh kehilangan zat elektrolit, minumlah air putih atau air kelapa. Keduanya adalah pilihan sehat yang alami dan bebas gula buatan.

4. Camilan asin
Makan makanan yang mengandung garam berlebih setelah latihan dapat mengganggu keseimbangan mineral dan air dalam tubuh. Setelah tubuh mengeluarkan keringat, Anda perlu mengisi elektrolit, termasuk sodium. Tetapi jika jumlahnya berlebihan dapat menyebabkan perut kembung.

5. Roti putih
Roti putih terbuat dari pati yang dapat diubah menjadi gula dengan sangat cepat. Tubuh akan kesulitan membangun kekuatan kembali setelah berolahraga karena gula hanya dapat memberikan lonjakan energi sesaat saja.

6. Permen
Permen termasuk makanan yang terlarang setelah latihan karena tidak memberikan manfaat bagi tubuh dan mengandung banyak gula. Sebaliknya, menurut penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Sports Nutrition menunjukkan bahwa susu coklat dapat menjadi pilihan minuman untuk pemulihan otot yang optimal karena menyediakan karbohidrat, kalsium, protein dan kadar air tinggi.

7. Sereal olahan
Beberapa sereal dapat mengandung gula berlebih yang memberikan efek buruk bagi kesehatan jika dikonsumsi setelah berolahraga. Sereal olahan kadang juga menghapuskan nutrisi penting seperti vitamin dan mineral, sehingga berhati-hatilah jika memilih produk sereal.

8. Kue-kue
Kue-kue seperti donat mengandung lemak jenuh yang dapat menyumbat arteri dan tidak akan membantu pemulihan tubuh setelah berolahraga. Bahan-bahan seperti tepung halus, gula dan bahan berlemak dalam kue tidak menawarkan nutrisi yang cukup untuk memulihkan tubuh.

9. Telur goreng mentega
Sebenarnya telur baik untuk dikonsumsi setelah berolahraga karena kandungan protein dan kolinnya yang mampu mengembalikan tingkat energi dan menjaga kesehatan jantung. Namun manfaat ini hilang ketika telur digoreng dengan minyak atau mentega yang mengandung lemak tinggi.

Anda dapat memilih alternatif yang lebih sehat yaitu dengan merebusnya. Telur rebus lebih mudah dimakan di mana saja dan kaya nutrisi tanpa perlu mendapatkan tambahan lemak jenuh ketika digoreng, apalagi dengan mentega.

10. Kentang goreng
Kentang goreng hanya menawarkan lemak, pati, dan sodium, yang telah kehilangan nutrisi protein sehingga tidak dapat memulihkan tubuh setelah berolahraga.

Read more »

CARA MEMBUAT E-LEARNING

Silakan Bapak Ibu Guru Profesional untuk Download Gratis Tutorial Lectora untuk Pembuatan E-Learning. Kenapa harus Lectora ? Lectora sangat gampang dipakai untuk membuat media pembelajaran interaktif tanpa harus mengutak-atik html, atau lebih mudahnya dikatakan kita tinggal drag and drop.

Lectora adalah tool (alat) pengembangan belajar elektronik (e-learning), juga dikenal sebagai perangkat lunak authoring, dikembangkan oleh Perusahaan Trivantis. Lectora digunakan untuk membuat kursus pelatihan online, penilaian, dan presentasi. Hal ini juga digunakan untuk konversi dari presentasi Microsoft PowerPoint ke dalam konten elearning.


Konten yang dikembangkan dengan perangkat lunak authoring Lectora dapat dipublikasikan untuk berbagai output seperti HTML, Single File executable, dan CD-ROM.

Konten Lectora sesuai dengan standar industri elearning, seperti SCORM dan AICC. Materi yang dibuat di Lectora juga dapat memenuhi standar Kepatuhan 508. Selain itu, Lectora kompatibel dengan sistem berbasis standar manajemen pembelajaran (LMS) di pasar.

Lectora juga memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan susunan file multi-media untuk membuat konten yang lebih menarik.

Untuk Download Softwarenya silakan kunjungi di websitenya Trivantis, atau kalau pengin instal langsung, datang saja ke BTKP. Atau kalau ingin tinggal pakai silakan datang ke salah satu sekolah dari 240 sekolah SD atau SMP se DIY yang telah menerima bantuan ICT-EQEP dari Kominfo.

Sedangkan Panduannya dapat anda Download Gratis Tutorial Lectora untuk Pembuatan E-Learning sebagai berikut :  Pasword buka : admin2012


Tutorialnya yang dapat anda download sebagai berikut :

Handout Lectora , download
Modul Lectora Publikasi, download
Modul Pembuatan Materi Uji, download
Pengenalan Lectora Fitur 2 - Snagit dan Camtasia, download
Pengenalan Lectora Fitur 3, download
Tutorial Lengkap Lectora, download
Tutorial Lectora Publikasi, download



Demikian semoga bermanfaat

Read more »

Peraturan Kepegawaian Download PDF

Undang-Undang ( UU )

1. Nomor 11 Tahun 1969 (27) Tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
2. 2. Nomor 3 Tahun 1971 (16) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Nomor 1 Tahun 1974 (29) Tentang Perkawinan
4. Nomor 8 Tahun 1974 (29) Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
5. Nomor 2 Tahun 1989 (20) Tentang Sistem Pendidikan Nasional
6. Nomor 43 Tahun 1999 (19) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
7. Nomor 20 Tahun 2003 (12) Tentang Sistem Pendidikan Nasional
8. Nomor 14 Tahun 2005 (22) Tentang Guru Dan Dosen
9. Nomor 11 Tahun 2008 (9) Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
10. Nomor 14 Tahun 2008 (10) Tentang Keterbukaan Informasi Publik
11. Nomor 9 Tahun 2009 (10) Tentang Badan Hukum Pendidikan
12. Nomor 20 Tahun 2009 (16) Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan
13. Nomor 25 Tahun 2009 (12) Tentang Pelayanan Publik
14. Nomor 43 Tahun 2009 (14) Tentang Kearsipan
15. Nomor 12 Tahun 2012 (10) Tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Pemerintah (PP)

1. Nomor 35 Tahun 1964 (17)Tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Yang Melakukan Kewajibannya Secara Luar Biasa
2. Nomor 21 Tahun 1975 (27) Tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil
3. Nomor 24 Tahun 1976 (21) Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
4. Nomor 10 Tahun 1979 (14) Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
5. Nomor 32 Tahun 1979 (19) Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
6. Nomor 10 Tahun 1983 (15) Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
7. Nomor 45 Tahun 1990 (15) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
8. Nomor 19 Tahun 1991 (16) Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
9. Nomor 20 Tahun 1991 (19) Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Langsung
10. Nomor 1 Tahun 1994 (16) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
11. Nomor 16 Tahun 1994 (12) Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
12. Nomor 25 Tahun 1994 (14) Tentang Tanda Kehormatan Tanda Satyalancana Karya Satya
13. Nomor 29 Tahun 1997 (10) Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap
14. Nomor 57 Tahun 1998 (18) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi
15. Nomor 60 Tahun 1999 (18) Tentang Pendidikan Tinggi
16. Nomor 39 Tahun 2000 (23) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan
17. Nomor 74 Tahun 2000 (20) Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri, Hakim Dan Pejabat Negara
18. Nomor 97 Tahun 2000 (17) Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
19. Nomor 98 Tahun 2000 (15) Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
20. Nomor 100 Tahun 2000 (18) Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
21. Nomor 38 Tahun 2001 (16) Tentang Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Penerima Pensiun Serta Janda/Dudanya
22. Nomor 11 Tahun 2002 (17) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
23. Nomor 12 Tahun 2002 (16) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
24. Nomor 13 Tahun 2002 (9) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipildalam Jabatan Struktural
25. Nomor 9 Tahun 2003 (12) Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
26. Nomor 11 Tahun 2003 (19) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001
27. Nomor 54 Tahun 2003 (14) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
28. Nomor 37 Tahun 2004 (31) Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik
29. Nomor 47 Tahun 2005 (10) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap
30. Nomor 18 Tahun 2006 (7) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya
31. Nomor 9 Tahun 2008 (18) Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Guru Besariprofesor Dan Pengangkatan Guru Besariprofesor Emeritus
32. Nomor 14 Tahun 2008 (11) Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya
33. Nomor 65 Tahun 2008 (10) Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
34. Nomor 74 Tahun 2008 (10) Tentang Guru
35. Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 i Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor
36. Nomor 37 Tahun 2009 (10) Tentang Dosen
37. Nomor 42 Tahun 2009 (7) Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2009 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
38. Nomor 14 Tahun 2010 (9) Tentang Pendidikan Kedinasan
39. Nomor 17 Tahun 2010 (8) Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
40. Nomor 25 Tahun 2010 (11) dan Lampirannya (8) Tentang Perubahan Ke Duabelas Atas PP Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS
41. Nomor 28 Tahun 2010 (8) Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya
42. Nomor 40 Tahun 2010 (6) Tentang Perubahan Atas PP Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional PNS
43. Nomor 44 Tahun 2010 (9) Tentang Prekursor
44. Nomor 53 Tahun 2010 (13) Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sosialisasi dapat didownload disini
45. PP No 66 Tahun 2010 (11) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
46. Nomor 11 Tahun 2011 (19) Tentang Perubahan Ketigabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Keputusan Presiden ( Keppres )

1. Nomor 57 Tahun 1984 (18) Tentang Penghargaan Terhadap Ijazah Diploma IV di Bidang Kepegawaian
2. Nomor 57 Tahun 1986 (26) Tentang Tunjangan Tugas Belajar Bagi Tenaga Pengajar Biasa Pada Perguruan Tinggi Yang Ditugaskan Mengikuti Pendidikan Pada Fakultas Pasca Sarjana
3. Nomor 65 Tahun 1992 (13) Tentang Tunjangan Jabatan Pustakawan, Teknisi Penerbangan, Penguji Mutu Barang dan Pranata Komputer
4. Nomor 14 Tahun 1993 (19) Tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil
5. Nomor 51 Tahun 1995 (16) Tentang Pengangkatan Pegawai Badan Urusan Logistik Menjadi Pegawai Negeri Sipil
6. Nomor 5 Tahun 1996 (16) Tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil
7. Nomor 71 Tahun 1998 (15) Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 Tentang Badan Pertimbangan Negara
8. Nomor 87 Tahun 1999 (17) Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
9. Nomor 93 Tahun 1999 (17) Tentang Perubahan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Menjadi Universitas
10. Nomor 99 Tahun 2000 (22) Tentang Tunjangan Jabatan Struktural
11. Nomor 101 Tahun 2000 (19) Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 Tentang Tunjangan Tenaga Kependidlkan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1997
12. Nomor 102 Tahun 2000 (17) Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998 Tentang Tunjangan Dosen
13. Nomor 146 Tahun 2000 (18) Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan
14. Nomor 103 Tahun 2001 (17) Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
15. Nomor 104 Tahun 2001 (17) Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Struktural Eselon I
16. Nomor 60 Tahun 2002 (12) Tentang Tunjangan Jabatan Analis Kepegawaian

Peraturan Presiden ( Perpres )

1. Nomor 12 Tahun 1961 (13) Tentang Pemberian Tugas Belajar
2. Nomor 3 Tahun 2006 (23) Tentang Tunjangan Jabatan Struktural
3. Nomor 12 Tahun 2006 (10) Tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil
4. Nomor 33 Tahun 2006 (18) Tentang Tunjangan Pranata Komputer
5. Nomor 37 Tahun 2006 (17) Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
6. Nomor 39 Tahun 2006 (13) Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
7. Nomor 58 Tahun 2006 (21) Tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan
8. Nomor 59 Tahun 2006 (13) Tentang Tunjangan Dosen
9. Nomor 26 Tahun 2007 (17) Tentang Tunjangan Jabatan Struktural
10. Nomor 65 Tahun 2007 (13) Tentang Tunjangan Dosen
11. Nomor 24 Tahun 2010 (8) Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Funsi Eselon I Kementerian Negara

Keputusan Menteri (Kepmen )

1. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0442/P/1977 (42)Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Kepada Pejabat Tertentu Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
2. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 223/U/1998 (10)Tentang Kerjasama Antar Perguruan Tinggi
3. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 (12) Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 (8) Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/ 2000 (24) Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/O/2001 (9) Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 (12) Tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di PT
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 (9) Tentang Gelar Dan Lulusan Perguruan Tinggi
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002 (10) Tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor Nomor 045/U/2002 (8) Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 478/Kmk.06/2002 (6) Tentang Persyaratan Dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi Pegawai Negeri Sipil
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/61/M.PAN/6/2004 (91) Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan
13. Surat Keputusan Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2009 (25) Tentang Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2010
14. Surat Keputusan Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 2 Tahun 2010, Nomor KEP.110/MEN/VI/2010, Nomor SKB/07/M.PAN-RB/06/2010 (25) Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2011
15. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 11/D/O/2010 (46) Tentang Pengangkatan anggota badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan Ditjen Dikti Kemdiknas

Peraturan Menteri ( Permen )

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2005 (47) Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar Dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2006 (7) Tentang Prosedur Penetapan Organisasi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara Pada Masa Peralihan
3. Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2006 (8) Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 042/U/2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2006 (9) Tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2006 (9) Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan BUP Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2006 (62) Tentang Tata Persuratan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 (23) Tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 (6) Tentang Standar Penilaian Pendidikan
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 (8) Tentang Sertifikasi Dosen
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008 (14) Tentang  Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Guru Besar/ Profesor Dan Pengangkatan Guru Besar/ Profesor Emeritus
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2008 (9) Tentang Indikator Kinerja Kunci di lingkungan Depdiknas
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2008 (6) Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2008 (7) Tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2008 (7) Tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen Tahun 2008
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 (16) Tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Menduduki Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dengan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 (7) Tentang Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 (9) Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2008 (9) Tentang Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin Yang Merupakan Kewenangan Menteri Terhadap Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 62 Tahun 2008 (17) Tentang Pemberian Pelayanan Hukum di lingkungan Depdiknas dan Pemberian Kesaksian Terhadap Kasus Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 (8) Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi Dan Pimpinan Fakultas
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73 Tahun 2008 (6) Tentang Standar Pelayanan Minimum Pada Universitas Sebelas Maret
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2008 (14) Tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 (73) Tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi
24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/04/M.Pan/4/2009 (9) Tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Kementrian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2009 (6) Tentang Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2009 (41) Tentang Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Mekanisme Pendirian BHP, Perubahan BHMN atau Perguruan Tinggi dan Pengakuan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi sebagai BHP
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 (7) Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan Depdiknas
29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2009 (7) Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2009 (8) Tentang Akreditasi Berkala Ilmiah
31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 68 Tahun 2009 (10) Tentang Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah
32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 (9) Tentang Perubahan Pengunaan Nama Departemen Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan Nasional
33. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 (7) Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014
34. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 (17) Tentang Perubahan atas Permendiknas Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
35. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 (11) Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Perguruan Tinggi
36. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 (8) Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah
37. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 48 Tahun 2011 (8) Tentang Perubahan Penggunaan Nama Kementerian Pendidikan Nasional menjadi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ( Perka BKN )

1. No 10 Tahun 2001 (47) Tentang Pegawai negeri sipil yang menjadi Calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah
2. Peraturan Kepala BKN No 13 tahun 2002 (15)
3. Nomor 18 Tahun 2006 (25) Tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Umum Bagi Pengawai Negeri Sipil
4. Nomor 19 Tahun 2006 (16) Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara
5. Nomor 22 Tahun 2007 (9) Tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil
6. Nomor 7 Tahun 2008 (15) Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik
7. Nomor 17 Tahun 2008 (25) Tentang Penetapan Angka Pengenal Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Konversi Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil
8. Nomor 20 Tahun 2008 (26) Tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
9. Nomor 21 tahun 2010 (20) Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Lampiran I Bab I-IV (18) ; Lampiran I Bab V-XI (28) ; Anak Lampiran Ia-Iw (24)

Surat Edaran ( SE )/ Peraturan Lain

1. Nomor 55285/C/1/1978 (19) Tentang Pemberian Cuti Bersalin Untuk Keempat Kalinya Dan Seterusnya
2. Nomor 23/SE/1980 (11) Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
3. Nomor 08/SE/1983 (11) Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
4. Nomor 13/SE/1987 (11) Tentang Perlakuan Terhadap Penerima Pensiun Atau Tunjangan Yang Hilang
5. Nomor 48/SE/1990 (7) Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
6. SK Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 (25) Tentang Petunjuk Teknis Kepmendiknas No 184/U/2001, tentang Pedoman Pengawasan -Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma Tiga, sarjana dan Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi
7. SK Dirjen Dikti Nomor 28/DIKTI/Kep/2002 (14) Tentang Penyelenggaran Program Regular dan Non Regular di Perguruan Tinggi Negeri
8. Peraturan Dirjen Dikti Nomor 82/DIKTI/kEP/2009 (15) Tentang Pedoman penilaian ijazah lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri
9. Surat Setjen Dikti Kemendiknas Nomor 4565/D1.3/C/2009 (15) Perihal Pedoman Operasional PAK Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen Ke Lektor Kepala dan Guru Besar
10. SK Dirjen Dikti Nomor 03/DIKTI/Kep/2010 (4) Tentang Pemberian Mandat Kepada Pemimpin Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah untuk Melakukan Evaluasi dan Penandatanganan Surat Keputusan Perpanjangan Ijin Program Studi di Lingkungan Perguruan Tinggi yang Bersangkutan
11. SE Dirjen Perbendaharaan Depkeu Nomor SE-06/PB/2010 (16) tentang Penyesuaian Besaran Gaji Pokok PNS, Anggota TNI dan Anggota Kepolisian Negara RI
12. SE Dirjen Dikti Nomor 170/D/T/2010 (9) Tentang Perubahan perguruan tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan
13. SE Dirjen Dikti Nomor 1287/E/T/2012 (4) Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki jabatan akademik Guru Besar/Profesor

• Pedoman Detasering dapat di download  disini (45).
• Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya dapat di download di sini (15)

Read more »

PERATURAN DAN UNDANG UNDANG K3

DAFTAR PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN K3

Daftar Peraturan dan Perundang-undangan serta Pedoman K3 dan Teknik

yang terkait dengan Kegiatan Konstruksi

No	Nomor Peraturan	Tentang
I.  Deklarasi Umum tentang Hak-hak Asasi Manusia PBB
1	Pasal  3
II.    UUD 1945
1	Pasal 27 ayat 2
III.  Undang-undang (UU)
1	UU No.  14/1969	Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja
2	UU No.  1/1970	Keselamatan Kerja
3	UU No. 14/1969	Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai tenaga Kerja
4	UU No.  4/1982	Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan hidup
5	UU No. 18/1999	Jasa Konstruksi
5	UU No. 23/1997	Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6	UU No. 23/1992	Kesehatan
7	UU No. 21/2003	Pengesahan Konvensi ILO NO. 81 mengenai Pengawasan Ketenaga-kerjaan dalam Industri dan Perdagangan
8	UU th 1930 LN No. 225	Undang-undang Uap (Stoom Ordonnantie)
9	UU th 1933 LN No. 53	Petasan
10	UU th 1931 LN No. 59	Timah Putih
11	UU No. 10/1961	Peredaran Barang dalam Perdagangan
12	UU No. 10/1997	Ketenaganukliran
IV.  Peraturan Pemerintah (PP)
1	PP  Th 1930	Peraturan Uap (Stoom Ordering)
2	PP No.  7 / 1973	Pengawasan atas peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida.
3	PP No. 19 / 1973	Pengaturan dan Pengawasan K3 di bidang Pertambangan
4	PP No. 11 / 1979	K3 pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
5	PP No. 19 / 1994	Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya
6	PP No. 14 / 1993	Program Jamsostek
7	PP No. 18 / 1999	Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3)
8	PP No. 20 / 1990	Pengendalian Pencemaran Air
9	PP No. 27 / 1999	Analisis Dampak Lingkungan
10	PP No. 19 / 1999	Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
11	PP No. 41 / 1999	Pengendalian Pencemaran Udara
12	PP No. 74 /  2001	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
13	PP No. 63 / 2000	Keselamatan dan Kesehatan terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion
14	Stbl 1949 No 337	Ordonansi Bahan Berbahaya
15	PP No. 28 / 2000	Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
16	PP No. 29 / 2000	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
V.  Keputusan Presiden (Keppres)
1	Keppres No. 22/1993	Penyakit akibat Kerja.
2	Keppres No. 2 / 2002	Pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan
3	Keppres No. 51/1989	Perubahan Keputusan Presiden No 28/1988 tentang besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja dan jaminan Kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja
4	Keppres No. 83/1998	Pengesahan Konvensi ILO No. 87 mengenai Kebebasan Beserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi
VI   Peraturan Menteri (Permen)
1	Permenaker No. 02/1970	Pembentukan Panitia Pembina K3 (P2K3).
2	Permenaker No. 01/1976	Wajib Latihan bagi Dokter Perusahaan
3	Permenaker No. 03/1978	Penunjukan, Wewenang dan Kewajiban Pegawai Pengawas K3 dan Ahli K3.
4	Permenaker No. 01/1978	K3 dalam Penerbangan dan Pengangkutan Kayu
5	Permenaker No. 03/1978	Penunjukan dan Wewenang serta Kewajiban Pegawai
6	Permenaker No. 05/1978	Syarat-syarat K3 pada pemakaian lift listrik untuk orang dan barang..
7	Permenaker No. 05/1978	K3 pada konstruksi Bangunan
8	Permenaker No. 01/1979	Wajib Latihan Hyperkes bagi Paramedis Perusahaan
9	Permenaker No. 01/1980	K3 Pada Konstruksi Bangunan
10	Permenaker No. 02/1980	Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam  Penyelenggaraan K3
11	Permenaker No. 04/1980	Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeluharaan Alat Pemadan Api Ringan.
12	Permenaker No. 01/1981	Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
13	Permenaker No. 01/1982	Bejana Bertekanan
14	Permenaker No. 02/1982	Kualifikasi Juru Las
15	Permenaker No. 03/1982	Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja
16	Permenaker No. 02/1983	Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik
17	Permenaker No..03/1985	K3 dalam Penggunaan Bahan Asbes
18	Permenaker No. 03/1984	Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu
	Permenaker No. 03/1985	K3 Pemakaian Asbes di Tempat Kerja
19	Permenaker No. 04/1985	K3 Pesawat Tenaga dan Produksi
20	Permenaker No. 05/1985	K3 Pesawat Angkat dan Angkut.
21	Permenaker No. 02/1986	Biaya Pemeriksaan dan Pengawasan K3 di Perusahaan
22	Permenaker No. 03/1986	K3 pada Penyimpanan dan Pemakaian Pestisida
23	Permenaker No. 04/1987	Tata cara Pembentukan P2K3 dan Penunjukan Ahli K3
24	Permenaker No. 01/1988	Kwalifikasi dan Syarat-syatrat Operator Pesawat Uap
25	Permenaker No. 02/1988	Biaya Pemeriksaan dan Pengawasan K3 di Perusahaan
26	Permenaker No. 04/1988	Berlakunya SNI-225-1987 mengenai PUIL 1987 di Tempat Kerja
27	Permenaker No. 01/1989	Kwalifikasi dan Syarat-syarat Operator Keran Angkat.
28	Permenaker No. 02/1989	Pengawasan Instalasi Penyalur Petir
29	Permenaker No. 01/1992	Syarat-syarat K3 Pesawat Karbid
30	Permenaker No. 02/1992	Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli K3
31	Permenaker No. 04/1995	Perusahaan Jasa K3
32	Permenaker No. 05/1996	Sistem Manajemen K3 (SMK3)
33	Permenkes No. 453/ Menkes/ Per/XI/1983	Bahan Berbahaya
34	Permen PU No. 67/1993	Panitia Tata Pengaturan Air Propinsi Daerah Tingkat I
35	Permenaker No. 01/1998	Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan bagi Tenaga Kerja dengan Manfaat Lebih Baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jamsostek
36	Permenaker No. 03/1998	Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan
37	Permenaker No. 04/1998	Pengangkatan, Pemberhentian dan Tata Kerja Dokter Penasehat
38	Permenaker No. 03/1999	Syarat-syarat K3 Lift untuk Pengangkutan Orang dan Barang
VII. Keputusan/Instruksi Menteri & Keputusan Bersama Menteri
1	Kepmenaker No.1135/ 1987	Bendera K3
2	Kepmenaker No.333/1989	Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja
3	Kepmenaker No.612/1989	Penyediaan Data Bahan Berbahaya terhadap K3
4	Kepmenaker No.245/1990	Hari K3 Nasional
5	Kepmenaker No.62A/1992	Pedoman Diagnose dan Evaluasi Cacat Karena Kecelakaan / Penyakit akibat Kerja
6	Instruksi Menaker No 11/M/BW /1997	Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran
7	Kepmenaker No. 19/M/BW/1997	Pelaksanaan Audit SMK3
8	Kepmenaker No. 103/MEN/1997	Penunjukan PT Sucofindo Sebagai Audit SMK3
9	Kepmenaker No 61/1999	Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja
10	Kepmenaker No 186/1999	Unit Penanggulangan Kebakaran di tempat kerja
11	Kepmenaker No 187/1999	Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja
12	Kepmen PU No 10/KPTS/ 2000	Ketentuan Teknis terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
13	Kepmen PU No. 11/KPTS/ 2000	Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan
14	Keputusan Bersama Menaker dan Men PU No Kep/ 174/ MEN/1986	Keselamatan Kerja pada Kegiatan Konstruksi.
15	Keputusan Menhankam No SKEP/198/MTT/1984	Perijinan Bahan Peledak
16	SK Men LH 127 / 2002	PROPER
17	SK Men LH 122 th 2004	Baku Mutu Limbah Cair (Pupuk)
18	Keputusan Bersama Men PU dan Mentamben No. O4 / 1991 dan 76/ 1991	Penggunaan Air dan/atau Sumber Air Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Termasuk Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Dan Pengusahaan Sumber Air
19	Kepmentan No. 764/1998	Pendaftaran Dan Pemberian Izin Sementara Pestisida
	Keputusan Menteri Tega Kerja No. Kep. 168/Men/2000
VIII.  Surat Edaran Menteri
1	SE Menaker No 01/1978	Nilai Ambang Batas (NAB) Kebisingan dan iklim kerja
2	SE Menaker No 02/1978	NAB Bahan Kimia
3	SE Menaker No 01/1979	Penyediaan Ruangan untuk Makan dan Kantin bagi Tenaga Kerja
4	SE Menakertrans No SE 117/ /MEN/PPK-PKK/III/2005	Pemeriksaan Menyeluruh Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Pusat Perbelanjaan, Gedung Bertingkat dan Tempat-tempat Publik lainnya
IX. Keputusan Direktur Jendral Binawas Depnaker
1	Kep Dirjen Binawas No. Kep-407BW/1999	Persyaratan, Penunjukan, Hak dan Kewajiban Teknisi Lift
2	Kep Dirjen Binawas No. Kep.84/BW/1998	Cara Pengisian Formulir Laporan dan Analisis Statistik Kecelakaan
X.   Peraturan dan Standar Teknik Terkait Konstruksi di Indonesia
1	Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL)
2	Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia
3	Peraturan Muatan Indonesia
4	Peraturan Beton Bertulang Indonesia
5	Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia
6	Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung Indonesia
7	Pedoman Perencanaan Pembebanan Jembatan Jalan Raya
XI.  Pedoman dan Standar /Siatem Manajemen K3
1	SMK3 Permenaker No 5 / 1996	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
2	OHSAS 18001:1999 British Standard, 1999	Occupational Health and Safety Assessement Series 18001:1999
3	OHSAS 18002: 2000 British Standard, 2002	Guidelines for the implementation of OHSAS 18001:1999
4	Guidelines on OSHMS ILO, June 2001	The Guidelines on Occupational Safety and Health Management System. ILO-OSH 2001
5	COHSMS Japan Construction Safety and Health Association (JCSHA), 2002	The Construction Occupational Health and Safety Management System (COHSMS) Guidelines &  COHSMS External System Evaluation By Japan Construction Safety and Health Association (JCSHA),
6	ISRS-7 Det Norske Veritas (DNV)	International Safety Rating System (ISRS)-7

Keputusan Kepala Bapedal No. 205 Tahun 1996 Tentang : Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran

Udara Sumber Tidak Bergerak

Kep. Meneg. LH No: 86/2002, Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Permeneg. LH No. 11/2006, Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Peraturan Menaker No. PER 03/MEN/ 1985 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes dan Surat Edaran Menaker No SE-01/MEN/1997 tentang Nilai Ambang Batas faktor Kimia Udara di Lingkungan Kerja

Read more »