Showing posts with label lain lain. Show all posts
Showing posts with label lain lain. Show all posts

Thursday, November 29, 2012

Peraturan Kepegawaian Download PDF


Undang-Undang ( UU )
  1. Nomor 11 Tahun 1969 (27) Tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
  2. 2. Nomor 3 Tahun 1971 (16) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  3. Nomor 1 Tahun 1974 (29) Tentang Perkawinan
  4. Nomor 8 Tahun 1974 (29) Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
  5. Nomor 2 Tahun 1989 (20) Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  6. Nomor 43 Tahun 1999 (19) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
  7. Nomor 20 Tahun 2003 (12) Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  8. Nomor 14 Tahun 2005 (22) Tentang Guru Dan Dosen
  9. Nomor 11 Tahun 2008 (9) Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  10. Nomor 14 Tahun 2008 (10) Tentang Keterbukaan Informasi Publik
  11. Nomor 9 Tahun 2009 (10) Tentang Badan Hukum Pendidikan
  12. Nomor 20 Tahun 2009 (16) Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan
  13. Nomor 25 Tahun 2009 (12) Tentang Pelayanan Publik
  14. Nomor 43 Tahun 2009 (14) Tentang Kearsipan
  15. Nomor 12 Tahun 2012 (10) Tentang Pendidikan Tinggi
Peraturan Pemerintah (PP)
  1. Nomor 35 Tahun 1964 (17)Tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Yang Melakukan Kewajibannya Secara Luar Biasa
  2. Nomor 21 Tahun 1975 (27) Tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil
  3. Nomor 24 Tahun 1976 (21) Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
  4. Nomor 10 Tahun 1979 (14) Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
  5. Nomor 32 Tahun 1979 (19) Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  6. Nomor 10 Tahun 1983 (15) Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
  7. Nomor 45 Tahun 1990 (15) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
  8. Nomor 19 Tahun 1991 (16) Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  9. Nomor 20 Tahun 1991 (19) Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Langsung
  10. Nomor 1 Tahun 1994 (16) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  11. Nomor 16 Tahun 1994 (12) Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  12. Nomor 25 Tahun 1994 (14) Tentang Tanda Kehormatan Tanda Satyalancana Karya Satya
  13. Nomor 29 Tahun 1997 (10) Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap
  14. Nomor 57 Tahun 1998 (18) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi
  15. Nomor 60 Tahun 1999 (18) Tentang Pendidikan Tinggi
  16. Nomor 39 Tahun 2000 (23) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan
  17. Nomor 74 Tahun 2000 (20) Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri, Hakim Dan Pejabat Negara
  18. Nomor 97 Tahun 2000 (17) Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
  19. Nomor 98 Tahun 2000 (15) Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
  20. Nomor 100 Tahun 2000 (18) Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
  21. Nomor 38 Tahun 2001 (16) Tentang Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Penerima Pensiun Serta Janda/Dudanya
  22. Nomor 11 Tahun 2002 (17) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
  23. Nomor 12 Tahun 2002 (16) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
  24. Nomor 13 Tahun 2002 (9) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipildalam Jabatan Struktural
  25. Nomor 9 Tahun 2003 (12) Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  26. Nomor 11 Tahun 2003 (19) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001
  27. Nomor 54 Tahun 2003 (14) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
  28. Nomor 37 Tahun 2004 (31) Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik
  29. Nomor 47 Tahun 2005 (10) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap
  30. Nomor 18 Tahun 2006 (7) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya
  31. Nomor 9 Tahun 2008 (18) Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Guru Besariprofesor Dan Pengangkatan Guru Besariprofesor Emeritus
  32. Nomor 14 Tahun 2008 (11) Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya
  33. Nomor 65 Tahun 2008 (10) Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  34. Nomor 74 Tahun 2008 (10) Tentang Guru
  35. Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 i Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor
  36. Nomor 37 Tahun 2009 (10) Tentang Dosen
  37. Nomor 42 Tahun 2009 (7) Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2009 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
  38. Nomor 14 Tahun 2010 (9) Tentang Pendidikan Kedinasan
  39. Nomor 17 Tahun 2010 (8) Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  40. Nomor 25 Tahun 2010 (11) dan Lampirannya (8) Tentang Perubahan Ke Duabelas Atas PP Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS
  41. Nomor 28 Tahun 2010 (8) Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya
  42. Nomor 40 Tahun 2010 (6) Tentang Perubahan Atas PP Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional PNS
  43. Nomor 44 Tahun 2010 (9) Tentang Prekursor
  44. Nomor 53 Tahun 2010 (13) Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sosialisasi dapat didownload disini
  45. PP No 66 Tahun 2010 (11) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
  46. Nomor 11 Tahun 2011 (19) Tentang Perubahan Ketigabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Keputusan Presiden ( Keppres )
  1. Nomor 57 Tahun 1984 (18) Tentang Penghargaan Terhadap Ijazah Diploma IV di Bidang Kepegawaian
  2. Nomor 57 Tahun 1986 (26) Tentang Tunjangan Tugas Belajar Bagi Tenaga Pengajar Biasa Pada Perguruan Tinggi Yang Ditugaskan Mengikuti Pendidikan Pada Fakultas Pasca Sarjana
  3. Nomor 65 Tahun 1992 (13) Tentang Tunjangan Jabatan Pustakawan, Teknisi Penerbangan, Penguji Mutu Barang dan Pranata Komputer
  4. Nomor 14 Tahun 1993 (19) Tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil
  5. Nomor 51 Tahun 1995 (16) Tentang Pengangkatan Pegawai Badan Urusan Logistik Menjadi Pegawai Negeri Sipil
  6. Nomor 5 Tahun 1996 (16) Tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil
  7. Nomor 71 Tahun 1998 (15) Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 Tentang Badan Pertimbangan Negara
  8. Nomor 87 Tahun 1999 (17) Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  9. Nomor 93 Tahun 1999 (17) Tentang Perubahan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Menjadi Universitas
  10. Nomor 99 Tahun 2000 (22) Tentang Tunjangan Jabatan Struktural
  11. Nomor 101 Tahun 2000 (19) Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 Tentang Tunjangan Tenaga Kependidlkan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1997
  12. Nomor 102 Tahun 2000 (17) Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998 Tentang Tunjangan Dosen
  13. Nomor 146 Tahun 2000 (18) Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan
  14. Nomor 103 Tahun 2001 (17) Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
  15. Nomor 104 Tahun 2001 (17) Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Struktural Eselon I
  16. Nomor 60 Tahun 2002 (12) Tentang Tunjangan Jabatan Analis Kepegawaian
Peraturan Presiden ( Perpres )
  1. Nomor 12 Tahun 1961 (13) Tentang Pemberian Tugas Belajar
  2. Nomor 3 Tahun 2006 (23) Tentang Tunjangan Jabatan Struktural
  3. Nomor 12 Tahun 2006 (10) Tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil
  4. Nomor 33 Tahun 2006 (18) Tentang Tunjangan Pranata Komputer
  5. Nomor 37 Tahun 2006 (17) Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
  6. Nomor 39 Tahun 2006 (13) Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
  7. Nomor 58 Tahun 2006 (21) Tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan
  8. Nomor 59 Tahun 2006 (13) Tentang Tunjangan Dosen
  9. Nomor 26 Tahun 2007 (17) Tentang Tunjangan Jabatan Struktural
  10. Nomor 65 Tahun 2007 (13) Tentang Tunjangan Dosen
  11. Nomor 24 Tahun 2010 (8) Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Funsi Eselon I Kementerian Negara
Keputusan Menteri (Kepmen )
  1. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0442/P/1977 (42)Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Kepada Pejabat Tertentu Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
  2. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 223/U/1998 (10)Tentang Kerjasama Antar Perguruan Tinggi
  3. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 (12) Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 (8) Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/ 2000 (24) Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/O/2001 (9) Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 (12) Tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di PT
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 (9) Tentang Gelar Dan Lulusan Perguruan Tinggi
  9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002 (10) Tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi
  10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor Nomor 045/U/2002 (8) Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
  11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 478/Kmk.06/2002 (6) Tentang Persyaratan Dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi Pegawai Negeri Sipil
  12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/61/M.PAN/6/2004 (91) Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan
  13. Surat Keputusan Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2009 (25) Tentang Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2010
  14. Surat Keputusan Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 2 Tahun 2010, Nomor KEP.110/MEN/VI/2010, Nomor SKB/07/M.PAN-RB/06/2010 (25) Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2011
  15. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 11/D/O/2010 (46) Tentang Pengangkatan anggota badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan Ditjen Dikti Kemdiknas
Peraturan Menteri ( Permen )
  1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2005 (47) Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar Dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus
  2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2006 (7) Tentang Prosedur Penetapan Organisasi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara Pada Masa Peralihan
  3. Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2006 (8) Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 042/U/2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2006 (9) Tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2006 (9) Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan BUP Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2006 (62) Tentang Tata Persuratan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 (23) Tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 (6) Tentang Standar Penilaian Pendidikan
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 (8) Tentang Sertifikasi Dosen
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008 (14) Tentang  Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Guru Besar/ Profesor Dan Pengangkatan Guru Besar/ Profesor Emeritus
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2008 (9) Tentang Indikator Kinerja Kunci di lingkungan Depdiknas
  12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2008 (6) Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen
  13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2008 (7) Tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen
  14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2008 (7) Tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen Tahun 2008
  15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 (16) Tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Menduduki Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dengan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
  16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 (7) Tentang Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
  17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 (9) Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar
  18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2008 (9) Tentang Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin Yang Merupakan Kewenangan Menteri Terhadap Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
  19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 62 Tahun 2008 (17) Tentang Pemberian Pelayanan Hukum di lingkungan Depdiknas dan Pemberian Kesaksian Terhadap Kasus Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi
  20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 (8) Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi Dan Pimpinan Fakultas
  21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73 Tahun 2008 (6) Tentang Standar Pelayanan Minimum Pada Universitas Sebelas Maret
  22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2008 (14) Tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
  23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 (73) Tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi
  24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/04/M.Pan/4/2009 (9) Tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Kementrian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah
  25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2009 (6) Tentang Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor
  26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2009 (41) Tentang Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri
  27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Mekanisme Pendirian BHP, Perubahan BHMN atau Perguruan Tinggi dan Pengakuan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi sebagai BHP
  28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 (7) Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan Depdiknas
  29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2009 (7) Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
  30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2009 (8) Tentang Akreditasi Berkala Ilmiah
  31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 68 Tahun 2009 (10) Tentang Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah
  32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 (9) Tentang Perubahan Pengunaan Nama Departemen Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan Nasional
  33. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 (7) Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014
  34. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 (17) Tentang Perubahan atas Permendiknas Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
  35. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 (11) Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Perguruan Tinggi
  36. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 (8) Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah
  37. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 48 Tahun 2011 (8) Tentang Perubahan Penggunaan Nama Kementerian Pendidikan Nasional menjadi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ( Perka BKN )
  1. No 10 Tahun 2001 (47) Tentang Pegawai negeri sipil yang menjadi Calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah
  2. Peraturan Kepala BKN No 13 tahun 2002 (15)
  3. Nomor 18 Tahun 2006 (25) Tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Umum Bagi Pengawai Negeri Sipil
  4. Nomor 19 Tahun 2006 (16) Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara
  5. Nomor 22 Tahun 2007 (9) Tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil
  6. Nomor 7 Tahun 2008 (15) Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik
  7. Nomor 17 Tahun 2008 (25) Tentang Penetapan Angka Pengenal Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Konversi Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil
  8. Nomor 20 Tahun 2008 (26) Tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
  9. Nomor 21 tahun 2010 (20) Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Lampiran I Bab I-IV (18) ; Lampiran I Bab V-XI (28) ; Anak Lampiran Ia-Iw (24)
Surat Edaran ( SE )/ Peraturan Lain
  1. Nomor 55285/C/1/1978 (19) Tentang Pemberian Cuti Bersalin Untuk Keempat Kalinya Dan Seterusnya
  2. Nomor 23/SE/1980 (11) Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  3. Nomor 08/SE/1983 (11) Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
  4. Nomor 13/SE/1987 (11) Tentang Perlakuan Terhadap Penerima Pensiun Atau Tunjangan Yang Hilang
  5. Nomor 48/SE/1990 (7) Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
  6. SK Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 (25) Tentang Petunjuk Teknis Kepmendiknas No 184/U/2001, tentang Pedoman Pengawasan -Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma Tiga, sarjana dan Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi
  7. SK Dirjen Dikti Nomor 28/DIKTI/Kep/2002 (14) Tentang Penyelenggaran Program Regular dan Non Regular di Perguruan Tinggi Negeri
  8. Peraturan Dirjen Dikti Nomor 82/DIKTI/kEP/2009 (15) Tentang Pedoman penilaian ijazah lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri
  9. Surat Setjen Dikti Kemendiknas Nomor 4565/D1.3/C/2009 (15) Perihal Pedoman Operasional PAK Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen Ke Lektor Kepala dan Guru Besar
  10. SK Dirjen Dikti Nomor 03/DIKTI/Kep/2010 (4) Tentang Pemberian Mandat Kepada Pemimpin Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah untuk Melakukan Evaluasi dan Penandatanganan Surat Keputusan Perpanjangan Ijin Program Studi di Lingkungan Perguruan Tinggi yang Bersangkutan
  11. SE Dirjen Perbendaharaan Depkeu Nomor SE-06/PB/2010 (16) tentang Penyesuaian Besaran Gaji Pokok PNS, Anggota TNI dan Anggota Kepolisian Negara RI
  12. SE Dirjen Dikti Nomor 170/D/T/2010 (9) Tentang Perubahan perguruan tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan
  13. SE Dirjen Dikti Nomor 1287/E/T/2012 (4) Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki jabatan akademik Guru Besar/Profesor


  • Pedoman Detasering dapat di download  disini (45).
  • Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya dapat di download di sini (15)

Wednesday, November 7, 2012

Kualifikasi Nasional pendidikan informal, Diploma dan Sarjana

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

6aaf5c0922b381401c9b334c01a9dbcd_kkni-dan-skkniKita tidak dapat menghindar dari arus globalisasi. Terlebih lagi Indonesia sudah meratifikasi GATS (General Agreement on Trade in Sevices) dan AFTA (ASEAN Free Trade Area)  maka globalisasi dan perdagangan bebas antar negara tidak bisa dielakkan lagi. Arus globalisasi akan membawa dampak bahwa mulai tahun 2015 setiap negara tidak akan boleh lagi mencegah masuknya (1) arus barang dan jasa; (2) arus investasi; dan (3) arus sumber daya manusia yang kompeten. Jika bangsa Indonesia tidak menyiapkan secara sungguh-sungguh dalam meningkatkan sumber daya manusia yang kompeten, maka bisa jadi akan masuk tenaga kerja asing yang memiliki daya saing lebih tinggi dan dipekerjakan di berbagai sektor industri dan jasa.
Karena itulah diperlukan pengakuan kualifikasi sumberdaya manusia Indonesia melalui upaya peningkatan pengakuan dan penyetaraan kualifikasi baik di dalam dan di luar negeri. Melalui pengakuan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia, kompetensi individu akan diketahui dan dapat disandingkan pada ranah pekerjaan atau bidang tugasnya. Pengakuan itu dilakukan melalui pedoman yang disebut dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau selanjutnya disebut KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 serta merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas).
KKNI merupakan sistem yang berdiri sendiri dan merupakan jembatan antara sektor pendidikan dan pelatihan untuk membentuk sumber daya manusia nasional berkualifikasi (qualified person) dan bersertifikasi (certified person) melalui skema pendidikan formal, non formal, informal, pelatihan kerja atau pengalaman kerja.
Pengertian kualifikasi sebagaimana diatur dalam Prespres tersebut adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI. Sedangkan jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja. Kualifikasi adalah sebuah istilah yang secara internasional disepakati sebagai pencapaian penguasaan seseorang atas badan pengetahuan dengan keluasan dan kedalamannya yang telah didefinisikan terlebih dahulu.
KKNI adalah kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan suatu ukuran pencapaian proses pendidikan sebagai basis pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal. Dengan adanya KKNI ini akan merubah cara melihat kompetensi seseorang, tidak lagi semata ijazah tapi dengan melihat kepada kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas yang akuntabel dan transparan.
KKNI terdiri dari 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari jenjang 1 (satu) sebagai jenjang terendah sampai dengan jenjang 9 (sembilan) sebagai jenjang tertinggi. Jenjang kualifikasi KKNI tersebut terdiri atas:
  1. jenjang 1 sampai dengan jenjang 3 dikelompokkan dalam jabatan operator;
  2. jenjang 4 sampai dengan jenjang 6 dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analis;
  3. jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 dikelompokkan dalam jabatan ahli.
Setiap jenjang kualifikasi pada KKNI memiliki kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan, pelatihan kerja atau pengalaman kerja.
Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dapat dilihat pada bagan berikut ini.
5897250e39a00f95b87981d474abb338_kknib5d5e93d297a6ef8a5839af9c9d42b88_level-kkni

Sunday, September 9, 2012

ARTI LOGO HW, PAKAIAN SERAGAM HW DAN ATRIBUT HW

LOGO HW

LAMBANG PANDU HIZBUL WATHAN
Lambang HW adalah sinar matahari dengan logo HW dan kuncup melati. Sinarnya sebanyak 12 dengan logo HW. Melambangkan bahwa HW sebagai organisasi otonom Muhammadiyah yang artinya bahwa setiap anggota HW mampu memancarkan cahaya pribadi pada masyarakat, bangsa dan Negara. Sedangkan kuncup melati melambangkan kecintaan dan keharuman yaitu mencerminkan kepribadian pemuda Muhammadiyah sebagai pemuda Muhammadiyah.
SEMBOYAN HIZBUL WATHAN
“FASTABIQUL KHAIRAT” artinya berlomba – lomba dalam kebajikan.

STATUS
1. Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan berstatus Organisasi otonom dari Perserikatan Muhammadiyah (SK PP Muhammadiyah Nomor : 92/SK-PP/VI-B/I.b/1999 tertanggal 10 Sya'ban 1420 H/ 18 Nopember 1999 M)

2.Sebagai organisasi otonom persyarikatan Muhammadiyah Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan sah menurut hukum

AZAS



Pengamalan yang bernuansa Islami, diwujudkan dalam sikap dan perilaku setiap anggota Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan

PERSEPSI




  1. Kepanduan Hizbul Wathan adalah suatu sistem pendidikan kepanduan dan pembinaan watak bagi remaja putra dan putri Muhammadiyah di luar lingkungan keluarga dan diluar lingkungan sekolah
  2. Kepanduan Hizbul Wathan sebagai lembaga pendidikan luar lingkungan sekolah dan luar lingkungan keluarga berfungsi sebagai wahana pembinaan dan pengembangan putra putri Muhammadiyah dengan menerapkan Prinsip Dasar Kepanduan dalam perwujudan ciri dan Jatidiri Hizbul Wathan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kepentingan dan perkembangan bangsa serta masyarakat Indonesia

VISI DAN MISI HIZBUL WATHAN


Visi

Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan mempunyai visi mewujudkan anak, remaja, pemuda yang berkualitas di lingkungan umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah yang selalu dibutuhkan, dihormati dan dicintai anak didik, orang tua/keluarga masyarakat

MISI

Misi kepanduan adalah mempersiapkan kader bangsa dan kader Muhammadiyah yang :

  1. Memiliki kepribadian dan kepemimpinan Islami

  2. Berdisiplin yaitu : berpikir, bersikap dan bertingkah laku tertib

  3. Sehat dan kuat mental, moral dan fisiknya

  4. Berkemampuan untuk bekarya dengan semangat kemandirian, berfikir kreatif, inovaatif, dapat dipercaya, berani dan mampu menghadapi berbagai macam tugas

  5. Memiliki integritas tinggi, dan percaya pada diri sendiri

SALAM HW DAN BERJABAT TANGAN
1.      Hw member salam dengan tangan kanan. Apabila anggota HW membawa tongkat maka tongkat di pindah ke tangan kiri.
2.      Bila pandu HW sedang membawa barang dengan kedua tangan / sedang mengemudi maka salam diberikan dengan melihat ke arah yang di hormati dengan senyum dan anggukan sedikit.
3.      Jika bertemu dengan sesama pandu HW dengan cara berjabat tangan dengan mungucap “ assalammualaikum”
4.      Salam HW juga diberikan kepada:
a.      Teman – teman HW
b.      Pemimpin HW
c.       Pemimpin  Muhammadiyah
d.      Pejabat Negara
e.      Jenasah


PAKAIAN SERAGAM


Pengertian

Pakaian seragam adalah pakaian yang dipakai oleh semua anggota Pandu HW yang bentuk, corak, warna, dan tata cara pemakaiannya seragam sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh Kwartir Pusat Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan

Fungsi Pakaian Seragam

  • Memperkuat identitas 
  • Sebagai pemersatu visi 
  • Membangun jiwa korsa 
  • Mengandung daya tarik  
  • Memotivasi pengendalian disiplin 
  • Menjalin kebersamaan 
  • Mencerminkan kerapian 
  • Menjadi Kenang-kenangan.


Kriteria Pakaian Seragam

Memiliki estetika
Menarik untuk mayoritas anggota
Cocok untuk kegiatan di lapangan maupun ruangan
Pengadaannya mudah
Sederhana tetapi praktis
Paduan warna mengandung makna
Memenuhi norma agama dan masyarakat
Mencirikan jati diri organisasi, dan tidak atau belum digunakan oleh organisasi lain.

Seragam Utama dan Tambahan

Seragam Utama
Tutup kepala
Setangan leher
Kemeja / hem
Celana / rok
Kaos kaki
Sepatu
Ikat pinggang

Seragam Tambahan
Celana pendek (pria)
T. Shirt



ATRIBUT

Pengertian

Atribut adalah tanda-tanda yang dikenakan/dipakai oleh anggota Pandu HW untuk menunjukkan jabatan, jenjang, tingkat kecakapan, satuan, dan daerah.

Fungsi Atribut

Memudahkan mengenal identitas
Menandakan status dan posisi
Menunjukkan prestasi kerja
Menimbulkan kebanggaan
Manandakan tingkatan
Memupuk rasa tanggung jawab
Menjadi kenang-kenangan

Kriteria Atribut

Memenuhi estetika
Anggun dan menunjang wibawa
Sederhana, mudah diabuat, dan murah
Simbol-simbolnya bermakna
Belum dimiliki organisasi lain

Atribut Utama dan Tambahan

Atribut Utama

Tanda identitas Pandu HW
Tanda satuan
Tanda kepangkatan
Tanda tingkat
Tanda kwartir dan qabilah

Atribut Tambahan

Nama Pandu HW
Tanda kenang-kenangan pertemuan
Lain-lain sesuai / tidak bertentangan

Download AD ART HW

Monday, September 3, 2012

Ayo Bergabung di Perpustakaan Online Indonesia

Anda Suka Membaca ? Beli buku kadang terasa mahal, belum lagi ngerawatnya susah, kadang setelah selesai membaca dan menguasai isinya seakan buku itu sudah tidak menarik lagi. Biar gak repot mending bergabung di "Perpustakaan Online Indonesia" dengan klik disini atau di sini jika ingin versi lain bisa juga di sini

Sunday, September 2, 2012

SEJARAH OTOMOTIF DUNIA

Tahukah anda sejak kapan otomotif ada di dunia ini ?
Selamat membaca semoga menjadi informasi yang bermanfaat.

1. Mobil berbahan bakar minyak pertama
Sejarah otomotif, 10 kejadian pertama dunia otomotif, mobil pertama di dunia
Motorwagen 1885
Tahun 1885, Karl Benz membangun Motorwagen, sebuah mobil bermesin empat langkah dengan bahan bakar bensin. Benz juga merupakan penemu dari komponen mobil seperti pengapian mobil, busi, sistem transmisi mobil, radiator air dan karburator. Walaupun pada saat yang bersamaan Gottlieb Daimler yang berpasangan dengan Wilhelm Maybach juga telah berhasil membuat mobil berbahan bakar bensin tapi Benz terlebih dahulu menyelesaikan penemuan bersejarah ini dan mematenkan mobil karyanya pada 1886. 

2. Mobil produksi masal pertama
Sejarah otomotif, 10 kejadian pertama dunia otomotif,curved dash, oldsmobile, mobil produksi masal pertama
Curved Dash 1901
Produksi mobil secara masal pertama kali terjadi di Amerika Serikat (AS). Mobil yang diproduksi masal itu adalah Curved Dash dari perusahaan Oldsmobile. Sebanyak 10 atau lebih mobil diproduksi dalam waktu seminggu sejak April 1901. Di akhir tahun tersebut jumlah mobil yang diproduksi mencapai 403 unit dan meningkat jadi 5.508 unit di tiga tahun selanjutnya. Mobil produksi masal tersebut saat itu dibanderol 650 dolar AS per unit. 

3. Sepeda motor pertama
Sejarah otomotif, 10 kejadian pertama dunia otomotif,reitwagen,Hildebrand und Wolfműller, motor pertama di dunia
Motor komersil pertama (kiri) dan motor Reitwagen (kanan)
Sepeda motor pertama dibuat pada tahun 1885, oleh Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach, dua pakar mesin empat langkah Jerman. Mereka menyebut kendaraan penemuannya ini dengan nama “Reitwagen” (mobil tunggangan). Sayangnya motor ini tidak dijual untuk umum. Tahun 1893, Henry dan Wilhelm Hildebrand mengembangkan sepeda motor mereka bekerja sama dengan Alois Wolfmuller dan mekaniknya, Hans Geisenhof. Sepeda motor ini adalah yang pertama dijual untuk umum. Motor ini sudah mengusung teknologi yang sampai saat ini masih dipakai seperti mesin silinder ganda kembar (twin cylinders) berpendingin air, empat langkah dengan kapasitas 1.488cc. Walau bermesin besar, ternyata tenaga kuda yang dihasilkan hanya 2,5 horse power (hp) saja pada 240 rpm. Kecepatan maksimal yang bisa diraih adalah 30 mil/jam atau sekitar 48 km/jam.

4. Sarana hiburan mobil pertama
Sejarah otomotif, 10 kejadian pertama dunia otomotif,1922 Ford Model-T
Radio pertama dipasang di mobil Ford Model-T 1922.
Saat ini sarana hiburan yang bisa dipasang di mobil sudah bermacam-macam jenisnya. Ada TV, pemutar music, konsol game, bahkan lemari es! Namun di masa-masa awal sarana yang tersedia hanya terbatas. Mei 1922, pelajar George Frost, ketua perkumpulan pecinta radio sebuah SMA di AS pada masa itu, memasang radio transistor di mobil Ford Model-T miliknya. Inilah sarana hiburan pertama yang terpasang di mobil. Pada November tahun itu juga, sebuah radio transistor dipasang di mobil limusin Daimler oleh perusahaan radio Marconi yang menjadikannya mobil kedua di dunia yang memiliki sarana hiburan. 

5. Pelat nomor kendaraan pertama
Plat nomor kendaraan pertama kali diperkenalkan di Perancis oleh Kepolisian Kota Paris pada 14 Agustus 1893 dalam sebuah peraturan yang berbunyi: “Setiap kendaraan bermotor harus memasang sebuah plat besi yang mencantumkan nama dan alamat pemilik kendaraan, serta nomor khusus. Plat besi ini dipasang di sisi kiri mobil dan harus jelas terlihat.” Pada 30 September 1901, peraturan bersejarah ini diterapkan di seluruh Perancis. 

6. Mobil pertama yang dicuri
Sejarah otomotif, 10 kejadian pertama dunia otomotif, Peugeot 1896, mobil pertama yang dicuri
Model mobil Peugeot 1896 yang dicuri.
Kasus pencurian kendaraan bermotor pertama kali terjadi di Paris, Perancis pada Juni 1896. Ketika itu, mobil Peugeot milik Baron de Zuylen dicuri oleh montir di bengkel tempat servis kendaraan langganannya. Karena saat itu jumlah mobil mungkin masih bisa dihitung dengan jari, maka tak lama kemudian mobil beserta pencurinya berhasil dibekuk. 

7. Kecelakaan maut pertama
Sejarah otomotif, 10 kejadian pertama dunia otomotif, benz 1896, mobil yang memakan korban jiwa pertama
Mobil model Benz 1896 yang merenggut nyawa orang pertama kali.
Entah sudah berapa banyak nyawa melayang akibat kecelakaan kendaraan bermotor. Pada 17 Agustus 1896, Bridget Driscoll of Croydon sedang menyeberangi jalan di Crystal Palace, London. Tak disangka, muncul mobil Roger-Benz berkecepatan 6,4 km/jam yang dikendarai Arthur Edsell. Malang bagi Briscoll, karena panik dia hanya terpaku diam di tengah jalan dan brakkk…!!! nyawa Driscoll melayang dan ini tercatat sebagai kecelakaan maut kendaraan bermotor pertama di dunia. 

8. Lampu dan rambu lalu lintas pertama
- Lampu lalu lintas (traffic light) pertama kali diperkenalkan di Inggris pada 10 Desember 1868 yang dipasang Kepolisian Kota London di dekat gedung parlemen Inggris. Tujuan pemasangan dimaksudkan untuk memudahkan para anggota parlemen yang akan memasuki gedung kantornya. Lampu lalu lintas ini berbentuk serupa lentera yang terdiri dari dua tanda warna: merah dan hijau. Sayang penggunaan lampu lalu lintas ini tidak begitu populer dan banyak dicibir masyarakat Inggris. Lampu tersebut adalah lampu lalu lintas satu-satunya di Inggris sampai tahun 1872. Sejak itu, traffic light ditiadakan dan baru diperkenalkan kembali di Inggris 50 tahun kemudian. 
Sejarah otomotif, 10 kejadian pertama dunia otomotif, rambu lalin pertama, traffic light pertama
Model rambu lalu lintas pertama yang masih digunakan hingga saat ini.
- Rambu lalu lintas pertama dipasang di Inggris pada Desember 1879. Rambu yang dipasang oleh Komunitas Sepeda Inggris ini berbentuk plat besi yang dipancang di tiang kayu ditulisi peringatan: “Kepada para pengendara sepeda: Bukit ini berbahaya”. Tahun 1901, rambu lalu lintas khusus untuk pengendara mobil dipasang di Gloucester, Inggris. Rambu lalu lintas pertama berstandar internasional berbentuk plat besi segitiga dibuat di Perancis pada 1909. 

9. Balapan mobil pertama
Sejarah otomotif, 10 kejadian pertama dunia otomotif, balapan mobil pertama, juara balap mobil pertama
Mobil Peugeot 3 tenaga kuda yang jadi juara balap mobil pertama di dunia.
Tahun 1894, majalah Le Petit Journal menyelenggarakan Competition for Horeseless Carriages (lomba kendaraan yang tidak ditarik kuda). Lomba ini adalah lomba balapan mobil pertama di dunia. Para peserta lomba terlebih dulu mengikuti kualifikasi awal sejauh 50 km, setelah itu dilanjutkan lomba utama yang berjarak 127 km. Bendera start dikibarkan di kota Paris dan finish di Kota Rouen di Perancis. Para kontestan berasal dari produsen mobil yang serius seperti Peugeot, Panhard atau De Dion hingga amatiran dan hanya 25 mobil yang lolos kualifikasi. Jules-Albert de Dion menjadi yang pertama finish di Rouen dengan catatan waktu 6 jam 48 menit dengan kecepatan rata-rata 19 km/jam. Dia finish 3 menit 30 detik di depan Georges Lemaître (Peugeot), diikuti Doriot (Peugeot) dengan waktu lebih 16 menit 30 detik, René Panhard (Panhard) 33 menit 30 detik lebih lambat dan Émile Levassor (Panhard) 55 menit 30 detik lebih lambat. Namun yang diakui sebagai pemenang resmi adalah Peugeot dan Panhard yang dinilai berdasarkan karakteristik mereka dalam kecepatan, handling dan keselamatan. 

10. SPBU pertama
Sejarah otomotif, 10 kejadian pertama dunia otomotif, SPBU pertama di dunia, SPBU berkanopi pertama di dunia
SPBU pertama di dunia.
SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum) pertama di dunia didirikan oleh perusahaan Automobile Gasoline Co., di St Louis, AS. pada 1905. Namun bentuk SPBU ini masih sederhana. Sedangkan SPBU yang fisik bangunannya banyak diadopsi oleh SPBU zaman sekarang (berkanopi) dioperasikan pertama kali oleh perusahaan Standard Oil of California di kota Seattle, AS pada 1907. 

+ Mobil pertama di Indonesia
Orang Indonesia pertama yang tercatat sebagai pemilik mobil adalah Pakubuwono ke X (PB X) dari Solo, pada tahun 1894. Mobilnya bermerk Benz, tipe Carl Benz tetapi di dapurpacu.com disebut sebagai Benz Phaeton, beroda empat. Ternyata waktu itupun untuk memiliki sebuah mobil harus indent, karena diperlukan waktu satu tahun persiapan pembuatannya. Tipe mobil yang dipesan ini memiliki banyak variasi dan dibuat sesuai dengan pesanan PB X. Adalah John.C.Potter seorang penjual mobil alias sales pertama di Indonesia mendapat kepercayaan untuk mengurusi pengirimannya dari Eropa. 

Hebatnya, kehadiran ini berarti hanya berselang delapan tahun setelah Karl Benz membuat mobilnya yang pertama, yang diakui sebagai mobil pertama di dunia. Mobil Benz Phaeton yang dipesan dari Eropa seharga 10.000 gulden itu menyandang mesin 1-silinder, 2,0 liter, bertenaga 5 hp, menggunakan roda kayu dan ban mati (ban tanpa udara), serta dapat memuat delapan orang. Masuknya mobil pertama ke Surakarta pada 1894, membuat Indonesia berada dua tahun di depan sang penjajah Belanda, yang baru menerima mobil pertamanya di Den Haag pada 1896. Indonesia memiliki mobil juga jauh lebih awal dari Thailand yang menerima mobil dengan merk Benz yang pertama, pada tanggal 19 Desember 1904, mobil Benz bagi Raja Thailand Chulalongkorn (Rama V). Mobil itu dipesan Duta Besar Thailand untuk Prancis dari Automobile-Union Paris milik Emil Jellinek yang terletak di 39 Avenue des Champs Elysees, Paris. 

Mobil Benz phaeton milik PB X terakhir terlihat di muka umum pada 1924, sewaktu mobil itu akan dikapalkan ke Belanda melalui pelabuhan Semarang untuk diikutsertakan dalam pameran mobil RAI. Tidak diketahui di mana keberadaan mobil tersebut sekarang, tapi mobil serupa bisa ditemukan di Museum Mobil Leidschendam, Belanda bagian selatan.[sumber] 
Sejarah otomotif, 10 kejadian pertama dunia otomotif, Sepeda motor pertama di Indonesia, SPBU berkanopi pertama di dunia, Hildebrand und Wolfmüller adalah motor pertama di Indonesia
Model sepeda motor pertama yang hadir di Indonesia.
+ Sepeda motor pertama di Indonesia
Probolinggo, sebuah kota pesisir di Jawa Timur, ternyata merupakan tempat hadirnya sepeda motor pertama di Indonesia. Sepeda motor telah hadir di Indonesia sejak tahun 1893 –atau 117 tahun yang lalu. Uniknya, walaupun pada saat itu Indonesia masih dibawah pendudukan Belanda, orang pertama yang memiliki sepeda motor di Indonesia bukanlah orang Belanda, melainkan orang Inggris. Adalah John C. Potter yang sehari-hari bekerja sebagai masinis pertama di Pabrik Gula Oemboel, Probolinggo, Jawa Timur-lah yang memiliki sepeda motor pertama itu. 

Dalam buku Krèta Sètan (De Duivelswagen) dikisahkan bagaimana John C. Potter memesan sendiri sepeda motor tersebut dari pabriknya Hildebrand und Wolfműller di Muenchen, Jerman. Sepeda motor pesanan Potter itu tiba pada tahun 1893, satu tahun sebelum mobil pertama tiba di Indonesa. Dan hal tersebutlah yang membuat Potter menjadi orang pertama di Indonesia yang menggunakan kendaraan bermotor.

Wednesday, August 22, 2012

download mp3 Al Qur'an tanpa terjemahan

Surah 001 - Al-Fatiha (The Opening).mp3

Surah 002 - Al-Baqarah( The Cow).mp3

Surah 003 - Al-Imran.mp3

Surah 004 - An-Nissa (The Women).mp3

Surah 005 - Al-Maidah (The Table Spread).mp3

Surah 006 - Al-An'am (The Cattle).mp3

Surah 007 - Al-A'raf (The Heights).mp3

Surah 008 - Al-Anfal (The Spoils of War).mp3

Surah 009 - Al-Tauba (The Repentance).mp3

Surah 010 - Yunus (Jonah).mp3

Surah 011 - Hud (The Prophet Hud).mp3

Surah 012 - Yusuf (Joseph).mp3

Surah 013 - Ar-Ra'd (The Thunder).mp3

Surah 014 - Ibrahim (Abraham).mp3

Surah 015 - Al-Hijr (The Rocky Tract).mp3

Surah 016 - An-Nahl (The Bee) .mp3

Surah 017 - Al-Isra (The Journey by Night) .mp3

Surah 018 - Al-Kahf (The Cave) .mp3

Surah 019 - Maryam (Mary).mp3

Surah 020 - Ta-Ha .mp3

Surah 021 - Al-Anbiya.mp3

Surah 022 - Al-Hajj (The Pilgrimage).mp3

Surah 023 - Al-Mu'minun (The Believers).mp3

Surah 024 - Al-Nour (The Light).mp3

Surah 025 - Al-Furqan (The Criterion).mp3

Surah 026 - Ash-Shu'ara (The Poets).mp3

Surah 027 - An-Naml (The Ants).mp3

Surah 028 - Al-Qasas (The Narration).mp3

Surah 029 - Al-'Ankabut (The Spider).mp3

Surah 030 - Ar-Rum (The Romans).mp3

Surah 031 - Luqman (Luqman).mp3

Surah 032 - As-Sajdah (The Prostration).mp3

Surah 033 - Al-Ahzab (The Confederates).mp3

Surah 034 - Saba' (Sheba) .mp3

Surah 035 - Fatir (The Originator of Creation).mp3

Surah 036 - Ya-Sin (Ya-Sin).mp3

Surah 037 - As-Saffat (The Rangers).mp3

Surah 038 - Suad.mp3

Surah 039 - Az-Zumar (The Groups).mp3

Surah 040 - Ghafir (The Forgiver).mp3

Surah 041 - Fussilat (Explained in Detail).mp3

Surah 042 - Ash-Shura (The Consultation).mp3

Surah 043 - Az-Zukhruf (The Gold Adornments).mp3

Surah 044 - Ad-Dukhan (The Smoke).mp3

Surah 045 - Al-Jathiya (The Kneeling).mp3

Surah 046 - Al-Ahqaf (The Curved Sandhills).mp3

Surah 047 - Muhammad.mp3

Surah 048 - Al-Fath (The Victory).mp3

Surah 049 - Al-Hujurat (The Dwellings).mp3

Surah 050 - Qaf.mp3

Surah 051 - Az-Zariyat (The Winds that Scatter).mp3

Surah 052 - At-Tur (The Mount).mp3

Surah 053 - An-Najm (The Star).mp3

Surah 054 - Al-Qamar (The Moon).mp3

Surah 055 - Ar-Rahman (The Most Beneficent).mp3

Surah 056 - Al-Waqi'a (The Event).mp3

Surah 057 - Al-Hadid (Iron).mp3

Surah 058 - Al-Mujadilah (The Disputation).mp3

Surah 059 - Al-Hashr (The Gathering).mp3

Surah 060 - Al-Mumtahinah (The Examined One).mp3

Surah 061 - As-Saff (The Row).mp3

Surah 062 - Al-Jumu'ah (Friday).mp3

Surah 063 - Al-Munafiqun (The Hypocrites).mp3

Surah 064 - At-Taghabun (Loss and Gain).mp3

Surah 065 - At-Talaq (The Divorce).mp3

Surah 066 - At-Tahrem (The Banning).mp3

Surah 067 - Al-Mulk (Dominion).mp3

Surah 068 - Al-Qalam (The Pen).mp3

Surah 069 - Al-Haqqah (The Reality).mp3

Surah 070 - Al-Ma'arig (The Ways of Ascent).mp3

Surah 071 - Nuh (Noah).mp3

Surah 072 - Al-Jinn (The Jinn).mp3

Surah 073 - Al-Muzzammil (Folded in Garments).mp3

Surah 074 - Al-Muddaththir (The One Enveloped).mp3

Surah 075 - Al-Qiyamah (The Resurrection).mp3

Surah 076 - Al-Insan (Man).mp3

Surah 077 - Al-Mursalat (Those Sent Forth).mp3

Surah 078 - An-Nab (The Great News).mp3

Surah 079 - An-Naziat (Those Who Pull Out).mp3

Surah 080 - Abasa (He Frowned).mp3

Surah 081 - At-Takwir (The Folding Up).mp3

Surah 082 - Al-Infitar (The Cleaving).mp3

Surah 083 - Al-Mutaffifin (Those Who Deal in Fraud).mp3

Surah 084 - Al-Inshiqaq (The Splitting Asunder).mp3

Surah 085 - Al-Buruj (The Big Stars).mp3

Surah 086 - At-Tariq (The Night-Comer).mp3

Surah 087 - Al-A'la (The Most High).mp3

Surah 088 - Al-Ghashiyah (The Overwhelming).mp3

Surah 089 - Al-Fajr (The Dawn).mp3

Surah 090 - Al-Balad (The City).mp3

Surah 091 - Ash-Shams (The Sun).mp3

Surah 092 - Al-Lail (The Night).mp3

Surah 093 - Ad-Duha (The Forenoon - After Sunrise).mp3

Surah 094 - Ash-Sharh (The Opening Forth).mp3

Surah 095 - At-Tin (The Fig).mp3

Surah 096 - Al-Alaq (The Clot).mp3

Surah 097 - Al-Qadr (The Night of Decree).mp3

Surah 098 - Al-Baiyinah (The Clear Evidence).mp3

Surah 099 - Az-Zalzalah (The Earthquake).mp3

Surah 100 - Al-'Adiyat (Those That Run).mp3

Surah 101 - Al-Qari'ah (The Striking Hour).mp3

Surah 102 - At-Takathur (The Piling Up).mp3

Surah 103 - Al-'Asr (The Time).mp3

Surah 104 - Al-Humazah (The Slanderer).mp3

Surah 105 - Al-Fil (The Elephant).mp3

Surah 106 - Quraish (Quraish).mp3

Surah 107 - Al-Ma'un (The Small Kindnesses).mp3

Surah 108 - Al-Kauthar (A River in Paradise).mp3

Surah 109 - Al-Kafirun (The Disbelievers).mp3

Surah 110 - An-Nasr (The Help).mp3

Surah 111 - Al-Masad (The Palm Fiber).mp3

Surah 112 - Al-Ikhlas (The Purity).mp3

Surah 113 - Al-Falaq (The Day Break).mp3

Surah 114 - An-Nas (The Mankind).mp3




 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cheap international calls